Mari kita jujur sebentar. Subsidi LPG 3 kg itu selama ini ibarat kolam renang umum—niatnya buat semua orang, tapi yang sering nyemplung malah orang-orang yang seharusnya bisa bayar tiket waterpark. Alias, subsidi yang seharusnya buat masyarakat miskin, malah ikut dinikmati mereka yang dompetnya tebal.
Buktinya? Coba cek di kompleks perumahan elite, gas melon sering nangkring juga di dapur mereka. Nah, akhirnya pemerintah turun tangan dengan program Subsidi Tepat LPG biar yang nyemplung di kolam subsidi ini benar-benar yang butuh.
Subsidi Tepat LPG?
Masalahnya, ini bakal berhasil atau justru makin ruwet?
Beli LPG Harus Pakai KTP? Lah, Ini Beli Gas atau Urus SIM?
Jadi, mulai tahun ini, kalau mau beli LPG 3 kg bersubsidi, harus daftar dulu. Rumah tangga wajib pakai KTP, sementara usaha mikro harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB). Katanya, biar datanya rapi dan nggak ada orang kaya yang tiba-tiba masuk daftar penerima subsidi. Pemerintah juga melarang LPG 3 kg dijual eceran, jadi harus beli di pangkalan resmi. Ini langkah yang bagus... kalau nggak ada celah akal-akalan. Karena, kita semua tahu, di negeri ini, kalau ada sistem baru, ada aja ‘jalur ninja’-nya.
Dampak, Rakyat Makin Tertib atau Makin Bingung?
Ada dua tipe reaksi dari kebijakan ini. Pertama, mereka yang mendukung dan bilang, "Bagus! Akhirnya yang bener-bener butuh yang dapet."
Kedua, mereka yang langsung garuk-garuk kepala, "Lah, ribet amat? Besok-besok beli gorengan harus daftar juga, nih?"
Buat yang udah biasa beli di pangkalan, mungkin nggak ada masalah. Tapi buat yang biasa beli di warung sebelah rumah? Waduh, siap-siap deh jalan lebih jauh. Pedagang kecil yang biasa jual LPG 3 kg juga pasti kena imbas. Kalau nggak boleh jualan, mereka bisa kehilangan sumber penghasilan. Bukannya untung, malah buntung.
Apakah Subsidi Bakal Lebih Tepat Sasaran?
Sejujurnya, ini bukan ide buruk. Negara lain juga pakai sistem serupa. Di India misalnya, ada Direct Benefit Transfer, di mana subsidi langsung masuk ke rekening penerima. Hasilnya? Kebocoran subsidi berkurang drastis.
Tapi, masalahnya di Indonesia adalah eksekusinya. Bisa nggak sistem ini benar-benar bebas dari titipan ‘orang dalam’ atau main belakang? Atau nanti malah muncul skema baru: Jasa Pinjam KTP Buat Beli Gas Murah?
Dampak Jangka Panjang, Bisa Lebih Baik atau Malah Semrawut?
Kalau sistem ini berjalan dengan benar, tentu saja hasilnya bakal positif. Masyarakat yang benar-benar berhak bisa menikmati subsidi tanpa persaingan dari mereka yang seharusnya nggak berhak. Tapi kalau kebijakan ini malah bikin banyak orang kesulitan akses gas murah, ini bisa jadi bumerang. Bisa-bisa, muncul pasar gelap LPG subsidi yang justru lebih parah dari sebelumnya.
Solusi Agar Lebih Efektif
Biar nggak ada drama, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Misalnya, pastiin sistem digitalnya benar-benar kuat dan nggak gampang dimanipulasi.
Atau kalau mau lebih gampang, kenapa nggak langsung kasih subsidi dalam bentuk potongan harga di rekening pelanggan yang terdaftar? Dengan begitu, nggak ada drama KTP-KTPan atau antrian panjang cuma buat beli gas.
Jalan Terjal Menuju Subsidi yang Beneran ‘Tepat’
Jadi, apakah Subsidi Tepat LPG ini bakal menyelamatkan subsidi dari tangan-tangan tak bertanggung jawab? Mungkin.
Apakah ini bakal bikin hidup rakyat kecil lebih mudah? Belum tentu.
Yang pasti, ini eksperimen baru yang bakal kita lihat hasilnya dalam beberapa bulan ke depan. Mudah-mudahan, nggak ada kejadian "Eh, kenapa tetangga gue yang rumahnya tiga lantai masih dapet LPG subsidi?" Kalau iya, berarti kita masih punya banyak PR. Dan mungkin, masih perlu doa lebih kencang.